Saat ini, ada tiga hal target yang sedang dibahas oleh pemerintah. "Target pertama, masyarakat harus memahami betul (kebijakan pembatasan Premium). Kedua, pemerintah harus siap betul. Ketiga, perlu disosialisasikan. Ide dan pemikiran yang bagus harus bisa diimplementasikan. Kita tidak mau asal menjeplak, terus tidak bisa berjalan. Kita ingin jalan," kata Hatta kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).
Pemerintah dalam APBN-P 2012 menetapkan kuota konsumsi BBM bersubsidi (premium dan solar) sebesar 40 juta kiloliter. Namun, pada 2011 tercatat konsumsi sudah mencapai 43 juta kiloliter.
Pemerintah menilai, 77 persen dari BBM bersubsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan atas. Kebijakan ini membuat pengguna mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas harus beralih memakai Pertamax atau bahan bakar gas. Berarti, pemilik mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc mengalami kenaikan harga BBM Rp 5.500 per liter. Sebab, harga Pertamax saat ini sekitar Rp 10.000 per liter, sementara harga Premium bersubsidi Rp 4.500 per liter.
Menurut Hatta, salah satu alternatif mekanisme pembatasan adalah dengan menggunakan stiker. Kendati demikian, pemerintah terbuka atas alternatif mekanisme yang lain.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengakui, pengawasan penerapan pembatasan Premium bersubsidi bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas tidak mudah. Untuk itu, pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta kepolisian.
BPH Migas bekerja sama dengan kepolisian akan mengatur Premium bersubsidi dengan menggunakan stiker khusus yang akan dipasang pada mobil yang boleh menggunakan Premium bersubsidi. Stiker akan didesain agar tidak mudah dipalsukan, tak dapat dipindahkan ke mobil lain, dan mudah dikenali petugas stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.(Sumber Kompas Com)
0 komentar:
Posting Komentar