Contact Admin: 0857-9350-7399

Alamat: Jln. Perikanan Darat No.105, (KM 200) HZ. Mustofa Indonesia.

Contact Admin: 0857-9350-7399

Alamat: Jln. Perikanan Darat No.105, (KM 200) HZ. Mustofa Indonesia.

Contact Admin: 0857-9350-7399

Alamat: Jln. Perikanan Darat No.105, (KM 200) HZ. Mustofa Indonesia.

Contact Admin: 0857-9350-7399

Alamat: Jln. Perikanan Darat No.105, (KM 200) HZ. Mustofa Indonesia.

Contact Admin: 0857-9350-7399

Alamat: Jln. Perikanan Darat No.105, (KM 200) HZ. Mustofa Indonesia.

Kamis, 29 November 2012

"Jangan Kita Mengolok-Olok Diri Sendiri"

Bogor, Jawa Barat: Posisi Indonesia di mata dunia saat ini makin dihargai, dan itu karena prestasi yang kita buat. Berbagai penghargaan internasional yang diperoleh Presiden SBY sejatinya untuk bangsa Indonesia. "Janganlah kita mengolok-olok diri sendiri. Ketika dunia mengapresiasi kita, janganlah kita malah menghina diri sendiri. Yang menilai kita orang lain bukan diri kita sendiri, bangsa lain yang menilai bangsa kita," kata Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono dalam acara silaturahmi dengan pengurus Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dan Ria Pembangunan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/11) pagi. Ibu Ani mengingatkan apa yang pernah disampaikan Presiden SBY, bahwa prestasi Indonesia saat ini terus dinilai baik oleh dunia internasional. "Kita patut besyukur karena dunia makin mengapresiasi Indonesia dan di forum internasional Indonesia sering hadir dan memberikan konstribusi," Ibu Ani menuturkan. Indonesia, lanjut Ibu Ani, tak hanya mengikuti perubahan dunia, tapi telah ikut memimpin perubahan dunia. Hal ini ditunjukkan dengan, antara lain, terpilihnya Indonesia --bersama Inggris dan Liberia-- sebagai ketua bersama High Level Panel on Post 2015 Development Agenda. Indonesia juga masuk ke dalam G20. Sejumlah penghargaan juga diterima Indonesia. Atas prestasi dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan iklim investasi yang kondusif di Indonesia, maka Presiden SBY telah memperoleh Penghargaan Ekonomi Abad 21 atau 21st Economic Achievement Award dari US-ASEAN Business Council. Selain dibidang ekonomi, upaya Indonesia di bidang lingkungan juga mendapatValuing Nature Award dari organisasi-organisasi internasional, The Nature Conservancy dan World Wildlife Fund (WWF). Saat di New York pula, September 2012, Presiden SBY juga memperoleh medali penghargaan dari Foreign Policy Association atas kepemimpinannya dalam memajukan perdamaian dan ekonomi global. Pada Oktober lalu ketika berkunjung ke London, Inggris, Presiden mendapatkan penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath dari Ratu Elizabeth II. "Penghargaan ini diberikan karena Presiden SBY dinilai telah mampu meningkatkan dan memperat hubungan antara Indonesia-Inggris," Ibu Ani menjelaskan. Namun ternayata ada yang menilai negatif prestasi dan penghargaan tersebut. Ibu Ani mengaku prihatin. "Ini pikiran yang sangat buruk, karena tidak semua tamu yang datang ke Inggris diberikan penghargaan ini," Ibu Negara menegaskan. "Tentu saja saya perlu menyampaikan bahwa tidak ada konsesi apa-apa antara kita dan pemerintah Inggris," Ibu Ani menambahkan. Prestasi Indonesia di pentas dunia, ujar Ibu Ani, harus kita syukuri dan merupakan pelecut bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi, lanjut Ibu Ani. "PBB dan negara lain tidak akan memberikan penghargaan pada kita jika kita tidak punya kemajuan yang riil," Ibu Ani mengingatkan. Seperti kata Presiden SBY, janganlah kita mengolok-olok diri sendiri. "Bangsa yang maju tercipta karena masyarakatnya selalu berpikir positif, bangsa yang besar terjadi karena masyarakatnya selalu berpikir besar. Kita harus melihat bahwa penghargaan yang diberikan pada Presiden SBY sejatinya adalah apresiasi kepada seluruh bangsa Indonesia," Ibu Negara menandaskan. (fbw)

Selasa, 27 November 2012

Judicial system in El Salvador must remain independent – UN expert

27 November 2012 - PBB pakar hari ini menegaskan El Salvador untuk memastikan independensi sistem peradilan dan mematuhi keputusan untuk menghindari krisis konstitusional seperti satu itu mengalami awal tahun ini. "Keputusan dari kekuasaan kehakiman tidak dapat dan tidak boleh ditafsirkan oleh organ-organ lain dari Negara, mereka harus dipenuhi," kata Pelapor Khusus mengenai kemandirian hakim dan pengacara, Gabriela Knaul, di akhir kunjungannya ke Amerika Latin negara. Sementara dia menyambut kemajuan demokrasi yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir, ia menekankan bahwa negara ini masih menghadapi banyak tantangan mengenai otonomi dari sistem peradilan. "Krisis institusional antara Chamber Konstitusi Mahkamah Agung dan DPR risiko merusak independensi peradilan dan prinsip pemisahan kekuasaan," kata Ms Knaul, mengingat bahwa ada standar HAM internasional mengharuskan semua pemerintah dan lembaga lain untuk menghormati independensi peradilan, dan bahwa gangguan yang tidak pantas atau tidak beralasan dengan proses peradilan yang tidak dapat diterima. Menurut laporan media, pada tanggal 5 Juni Chamber Konstitusi Mahkamah Agung memutuskan bahwa dua pemilu sebelumnya hakim Mahkamah Agung oleh Majelis Nasional yang tidak konstitusional dan memerintahkan pemilihan umum baru untuk 15 hakim dan alternatif mereka. Majelis Nasional mengajukan banding atas keputusan ini ke Pengadilan Amerika Tengah Kehakiman, yang memenangkan Majelis, menyebabkan Majelis Konstitusi untuk menyatakan bahwa pengadilan multinasional tidak memiliki otoritas atas cabang Pemerintah negara dan menyebabkan krisis konstitusional. Ms Knaul mengatakan krisis menunjukkan bahwa prosedur saat ini untuk pengangkatan hakim dari Mahkamah Agung tidak memberikan jaminan yang cukup untuk memastikan bahwa mereka dipilih atas dasar kriteria yang adil dan obyektif. "Majelis Legislatif harus meninjau prosedur, sehingga untuk memastikan bahwa para hakim yang diangkat semata-mata atas dasar kualifikasi mereka, dan bukan atas dasar kedekatan mereka aktual atau diduga kepada partai politik," kata Ms Knaul. Dia juga menyatakan keprihatinan tentang kegagalan DPR untuk menunjuk Jaksa Agung baru-Republik dan mencatat ia akan memiliki peran penting dalam menjamin legalitas, pemberantasan korupsi dan impunitas dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. "Yang baru Jaksa Agung harus diangkat semata-mata atas dasar / nya integritas, kompetensi kemandirian, dan kemampuan dan melalui proses yang terbuka dan transparan," tambahnya. Selama delapan hari misinya, Ms Knaul mengadakan pertemuan di ibukota, San Salvador, dan Santa Ana dengan pejabat pemerintah senior, Majelis Legislatif, hakim Mahkamah Agung, hakim, jaksa, internasional dan lokal non-pemerintah organisasi, dan badan-badan PBB . Ahli independen, atau pelapor khusus, diangkat dalam kapasitas kehormatan oleh berbasis di Jenewa Dewan HAM PBB untuk memeriksa dan melaporkan kembali pada situasi negara atau tema tertentu manusia hak asasi. Ms Knaul dijadwalkan untuk mempresentasikan laporan hasil kunjungannya ke Dewan pada bulan Juni 2013.

Recent crisis underscores urgency of resuming Israeli-Palestinian peace talks – UN envoy

27 November 2012 - Peningkatan baru-baru ini kekerasan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mendapatkan proses perdamaian Israel-Palestina kembali ke jalur, seorang Inggris atas Bangsa pejabat mengatakan kepada Dewan Keamanan hari ini, menekankan bahwa status quo tidak berkelanjutan. Pertemuan hari ini Dewan berlangsung hampir satu minggu setelah perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Mesir 21 November, yang membawa mengakhiri siklus baru-baru ini kekerasan di Gaza dan Israel. Hal ini juga datang menjelang pemungutan suara hari Kamis di Majelis Umum, di mana Palestina diharapkan ke meja resolusi mencari status non-anggota Negara pengamat. Robert Serry, Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada Dewan bahwa kedua perkembangan "menggarisbawahi status quo tidak berkelanjutan dan bahwa itu semua lebih penting untuk mengidentifikasi cara depan untuk segera menempatkan proses perdamaian kembali ke jalur." Israel dan Palestina belum melanjutkan negosiasi langsung sejak pembicaraan terhenti pada bulan September 2010, setelah Israel menolak untuk memperpanjang pembekuan pada kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Pada gencatan senjata, utusan itu mengatakan bahwa Mesir dan para pihak telah dimulai pada diskusi intensif menindaklanjuti kesepakatan pekan lalu, sementara ketenangan sebagian besar diselenggarakan di tanah. "Sekarang penting bahwa pihak menghormati tenang dan memberikan waktu bagi unsur-unsur lain dari pemahaman yang akan bekerja," katanya. "Namun kita tahu ini tidak akan mudah. "Hal ini menyakitkan bahwa meskipun peringatan yang konsisten kita belum lagi eskalasi besar empat tahun setelah 'Operasi Cast Lead'," kata Mr Serry, mengacu pada serangan tiga pekan militer Israel diluncurkan pada akhir tahun 2008 dalam upaya untuk menghentikan diulang roket serangan dari Gaza. "Putaran menghancurkan kekerasan adalah pengingat mencolok bahwa status quo tidak berkelanjutan. Tidak akan ada kemajuan jika kekhawatiran yang sah Israel keamanan tidak ditangani. Pada saat yang sama, itu akan memberi Palestina saham tambahan yang kuat dalam tenang tahan lama jika itu mengarah pada pencabutan penutupan pada Gaza. " Mr Serry mengunjungi Gaza pada hari Minggu dan menyaksikan kehancuran yang dihasilkan dari permusuhan. Pada hari yang sama, ia juga mengunjungi Rishon Letzion, pinggiran Tel Aviv di mana sebagian besar dari sebuah gedung apartemen yang hancur oleh roket dari Gaza. Delapan hari kekerasan meninggalkan suatu 158 warga Palestina tewas, termasuk 103 warga sipil, dan sekitar 1.269 terluka, dia melaporkan. Enam Israel - empat warga sipil dan dua tentara - dilaporkan tewas akibat serangan roket Palestina dan Israel 224 terluka, yang sebagian besar warga sipil, ia menambahkan. Serangan bom di sebuah bus di Tel Aviv melukai 23 orang, tiga parah. Beralih ke tindakan diharapkan di Majelis Umum pada hari Kamis, Mr Serry mengatakan semangat ini bergerak potensial telah dihasilkan merupakan indikasi dari seberapa jauh pihak tetap. "Sekretaris Jenderal telah mengatakan pada banyak kesempatan bahwa Palestina harus memiliki negara merdeka dan layak dari sisi hidup mereka sendiri berdampingan dengan negara Israel dalam damai dan keamanan. "Sebuah negara Palestina yang lama tertunda dan merupakan kunci untuk mengatasi aspirasi yang sah dari dua bangsa dan penting bagi stabilitas kawasan itu," tambahnya. "Sekretaris Jenderal berharap semua terlihat peduli pada konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka buat secara bertanggung jawab." Situasi di Gaza, kata Mr Serry, datang sangat dekat ke jurang krisis yang bisa ditelan wilayah tersebut. "Kita harus mengambil ini sebagai wake-up call bahwa kita semua ditantang untuk bekerja sama untuk mengembalikan prospek untuk perdamaian regional tahan lama. Daerah ini menuju masa depan yang tak terduga dengan berbagai sumber ketidakpastian. Yang pasti adalah bahwa meskipun konflik Arab-Israel tidak dapat diabaikan dalam membentuk masa depan ini secara konstruktif. "Saya tetap yakin bahwa solusi dari masalah Palestina-Israel, dalam bentuk solusi dua-negara dinegosiasikan, merupakan kontribusi terbaik yang kita dapat membuat saat ini terhadap stabilitas regional." Berita Tracker: cerita masa lalu tentang masalah ini Sekjen PBB dan Dewan Keamanan menyambut gencatan senjata antara Israel dan Hamas Related Stories Di pusat antarbudaya, menyoroti Ban kebutuhan pemimpin agama dan politik untuk menggunakan pengaruh mereka bertanggung jawab Gaza gencatan senjata menawarkan kesempatan untuk 'akar penyebab' alamat konflik Israel-Palestina - resmi PBB Hak asasi manusia PBB ahli menyayangkan tol tinggi pada warga sipil Gaza-Israel kekerasan Anak-anak menderita dampak buruk dari krisis Gaza - PBB hak panitia Mendengarkan cerita terkait dan wawancara dari UN Radio

Menteri Jangan ke Luar Negeri, Fokus Tuntaskan Program 2012

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, menggelar rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/11) pukul 14.00 WIB. Rapat yang diikuti seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II ini membahas tentang pengawasan kinerja menteri, program kerja pemerintah tahun 2012, dan hal-hal yang terkait dengan rancangan undang-undang (RUU) Pilpres tahun 2014. "Meskipun pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan organ-organ lain yang dibentuk, tetap sifatnya wajib bagi pemerintah dan kita semua untuk menyukseskan penyelenggaran pemilu tersebut," kata Presiden SBY dalam pengantar rapat. Presiden juga mengingatkan kembali kepada para menteri untuk bersama-sama presiden dan wakil presiden ikut memantau serta mengawasi suksesnya program kerja pemerintah. Presiden pernah menyampaikan, ada tiga tugas pokok kabinet pada November dan Desember ini. Pertama, penuntasan implementasi program kerja kabinet. "Para menteri harus melakukan evaluasi dan melihat hal-hal apa saja yang perlu dituntaskan. Pusatkan perhatian dan fokus pada pekerjaan masing-masing," Presiden SBY mengingatkan Kedua, evaluasi, koreksi, dan perbaikan kinerja di tahun mendatang. Ketiga, dua bulan terakhir ini untuk mempersiapkan pelaksanan program kerja 2013. "Jangan sampai harus menunggu pertengahan tahun atau akhir tahun depan. Mulai bulan Januari, angkat yang menjadi tugas kita semua," SBY menjelaskan. Presiden meminta seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II untuk fokus pada ketiga hal tersebut. "Kalau tidak sangat perlu, para menteri tidak perlu ke luar negeri dulu, ditunda saja. Mari kita tangani permasalahan yang ada di dalam negeri agar tuntas untuk tahun ini," Presiden SBY menegaskan

Pemberantasan Korupsi Harus Menyentuh Setiap Level

Jakarta: Jika dahulu korupsi berkembang di level eksekutif, setelah era reformasi korupsi di Indonesia makin meluas sejalan dengan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menyentuh setiap level. "Sejalan dengan distribusi kekuasan di era reformasi, korupsi tersebar di pusat dan daerah, di level ekskutif, legislatif, dan yudikatif," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain sambutannya saat menerima delegasi pimpinan Konferensi Internasional tentang Prinsip-prinsip bagi Lembaga Antikorupsi atau International Conference Principles for Anti Corruption Agencies (ACA) , di Istana Negara, Selasa (27/11) siang. Menyitir adagium ’power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely’ (kekuasaan cenderung sewenang-wenang, kekuasaan yang mutlak cenderung memiliki kesewenangan yang mutlak pula) dari Lord Acton, Presiden mengingatkan pemberantasan korupsi harus menyentuh setiap level. "Karena ini konskuensi dari distribusi kekuasaan: desentralisasi dan otonomi daerah," SBY menambahkan. Presiden SBY kemudian menyampaikan beberapa catatan penting sebagai kunci upaya pemberantasan korupsi. "Pertama, butuh kegigihan di semua level dan ini tanggung jawab pemimpin di setiap level," ujar Kepala Negara. Catatan kedua, kemandirian dan ketegasan lembaga pemberantasan korupsi harus kuat dan didukung semua pihak. "Delapan tahun saya memimpin negara ini, saya menghormati pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga-lembaga terkait," Presiden menegaskan. Ketiga, integritas, profesionalisme, dan efektivitas para penegeak hukum. KPK harus memiliki integritas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Keempat, perlunya kontrol terbuka dari masyarakat yang berangkat dari bukti dan bukan fitnah. Upaya peningkatan kesejahreraan pegawai adalah bentuk imperatif kelima yang disampaikan Presiden SBY. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah godaan melakukan korupsi. Yang terakhir adalah diperlukan kerja sama internasional yang efektif dan tulus. "Tidak hanya menyatukan prinsip-prinsip untuk lembaga antikorupsi, namun kita juga harus meningkatkan kerja sama internasional,” ujar Presiden. Kerja sama internasional yang dimaksud, misalnya, tidak melindungi koruptor yang melarikan diri, pencucian uang, membantu ekstradisi, dan melawan foreign bribery atau penyuapan asing.

Tiga Isu Utama yang Harus Segera Tuntas

Jakarta: Presiden meminta seluruh anggota kabinet serius menangani tiga isu yang jadi perhatian pemerintah saat ini. Ketiganya adalah masalah perburuhan, konflik komunal, dan sengketa pertanahan. "Kalau tidak ditangani dengan baik akan mengganggu kehidupan bermasyarakat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pengantarnya saat membuka rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (27/11) siang. Mengenai perburuhan atau tenaga kerja, Presiden SBY mengingatkan kembali arahannya kepada menteri terkait. “Harus segera dicarikan solusi yang baik untuk buruh, dunia usaha, dan masyarakat," Presiden SBY menegaskan. Yang kedua, soal masing sering terjadinya konflik komunal dan kekerasan horizontal. Presiden meminta hal ini tidak boleh dianggap remeh. "Lusa, atas prakarsa Menteri Dalam Negeri, akan berkumpul para gubernur, bupati, walikota, dan jajaran kepolisian, dan saya akan memberikan instruksi langsung. Jika konflik ini tetap terjadi, respon harus dilakukan dengan cepat," Presiden SBY menjelaskan. Soal sengketa pertanahan yang dalam beberapa kasus disertai kekerasan, perlu dicarikan solusi yang baik untuk semua pihak (win-win solution). Pada akhir pengantarnya, Presiden menyampaikan bahwa tujuan kita membangun dan menyelesaikan segala permasalahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi harus tumbuh, lapangan pekerjaan mesti tercetak lagi, dan angka kemiskinan diturunkan. "Di kala dunia sedang resesi, investasi dan konsumsi dalam negeri penting buat kita. Agar investasi berkembang, iklim investasi harus baik. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah tujuan investasi dengan peringkat tinggi, namun itu tidak akan terus terwujud manakala iklimnya tidak baik dan instentif untuk investasi harus nyata, tepat, dan menarik," ujar SBY. Presiden SBY mengingatkan agar para anggota kabinet berada dalam satu perahu. Wajib hukumnya untuk menjalankan semua rencana dan program kerja. "Jika para menteri mempunyai ide atau inisiatif yang membawa kebaikan, itu bagus sekali dan akan saya acungi jempol. Namun pelaksanaannya harus setelah kewajiban pokok selesai dijalankan," Presiden menandaskan.

Senin, 26 November 2012

Sekjen PBB Ban Ki-moon Mengucapkan Selamat

26 November 2012 - PBB Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon hari ini mengucapkan selamat kepada Ernest Bai Koroma atas kemenangannya dalam pemilihan presiden Sierra Leone, dan meminta dia dan semua pemimpin politik di negara itu untuk tetap tenang dan bekerja menuju persatuan dan rekonsiliasi. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya, Ban juga memuji lembaga Sierra Leone untuk melaksanakan baru pertama presiden, parlemen, dewan lokal dan pemilihan walikota dijalankan sepenuhnya tapi dia Pemerintah pada cara damai, mengatakan bahwa ini menunjukkan komitmen yang kuat rakyat untuk mengkonsolidasikan demokrasi dan pembangunan. Selama 11 tahun, Sierra Leone robek oleh perang saudara setelah pemberontak Front Revolusioner Serikat campur tangan dalam upaya untuk menggulingkan Presiden kemudian-negara Joseph Momoh. Konflik, yang berlangsung dari 1991 sampai 2002, sering diselingi oleh tindakan kebrutalan ekstrim sebagai perampok band pemuda bersenjata meneror pedesaan, merekrut tentara anak-anak dan menggunakan amputasi anggota badan sebagai metode intimidasi terhadap warga sipil. "Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya semua Leone Sierra bekerja sama dalam periode ke depan," tambah juru bicara Ban dalam pernyataan itu. "Dalam hal itu, Sekretaris Jenderal menyambut janji Presiden Koroma untuk menjangkau semua Leone Sierra dan untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional dan persatuan." The 17 November pemilu ketiga negara itu sejak berakhirnya perang saudara, dan yang kedua sejak penarikan operasi penjaga perdamaian yang dikenal sebagai Misi PBB di Sierra Leone (UNAMSIL) pada bulan Desember 2005. Misi itu digantikan oleh berbagai kantor PBB lainnya, yang terbaru adalah Kantor Peacebuilding PBB Terpadu (UNIPSIL), yang berfokus pada kegiatan politik dan pembangunan. Ban juga menekankan tanggung jawab para pemimpin politik negara itu untuk mempertahankan suasana tenang yang berlaku selama proses pemilu, dan mendesak semua pihak untuk mengatasi setiap keluhan yang beredar secara damai melalui mekanisme nasional yang dibentuk dan lembaga. "Sekretaris Jenderal yakin bahwa kemitraan yang kuat antara PBB dan Sierra Leone akan terus demi kepentingan terbaik rakyat Sierra Leone," tambah pernyataan itu.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More