Presiden ingin pastikan APBN P 2012 aman

Jakarta (Business Online) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2012 tetap aman dan perekonomian tumbuh dengan baik karena pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April .

"Dengan harga BBM tidak naik, harus ada opsi dan solusi lain, kalau tidak ada tindakan lain yang dilakukan tentu perekonomian kita menuju ke arah yang tidak sehat," kata Presiden dalam pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Untuk itu, dalam rapat kabinet paripurna kali ini, Presiden akan membahas secara mendalam terkait berbagai tindakan yang dibutuhkan guna tetap memelihara pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dan APBN P 2012 yang tetap sehat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden mengatakan, APBN P 2012 saat ini sebenarnya dirancang dengan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1.500/liter.

Tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus melakukan berbagai langkah-langkah pengamanan APBN P 2012 sekaligus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Langkah pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap APBN P 2012 diantaranya adalah mengantisipasi membengkaknya subsidi untuk BBM akibat harga minyak mentah dunia yang tinggi.

Tingginya harga minyak dunia membuat selisih harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi semakin melebar, sehingga subsidi untuk BBM diperkirakan juga akan membengkak.

Disisi lain, selisih yang terus melebar antara harga BBM bersubsidi dengan non subsidi, juga membuat kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan terus membengkak dan menembus kuota 40 juta kilo liter BBM bersubsidi.

Untuk itu, Pemerintah kini juga sedang mengkaji berbagai opsi guna mengurangi tekanan subsidi melalui pengendalian dan penghematan BBM bersubsidi.
(Sumber: Antara News)

Read More

Petani Sawah Tadah Hujan Nekad Tanam Lagi

CILACAP, Bisnis Online com- Petani sawah tadah hujan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, memanfaatkan musim pancaroba untuk kembali menanam padi. Mereka segera mengolah sawah selepas panen, dan berharap tanaman padi sudah cukup kuat ketika musim kemarau tiba.
Pantauan Kompas, Selasa (24/4/2012), menunjukkan, sejumlah petani lahan tadah hujan di Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen, sedang memindahkan benih padi yang telah disemaikan di lahan terpisah. Sebagian lain bahkan sudah melakukan pemupukan untuk tanaman padi mereka, kendati musim tanam kedua belum dimulai.
"Kami sengaja mendahului musim tanam, memanfaatkan hujan yang masih sering turun deras di sini. Sawah saya tidak dialiri irigasi. Siapa tahu saat musim kemarau tiba, padi saya sudah cukup kuat, sehingga perawatan selanjutnya tidak terlalu berat," ujar Muh Zuhori (38), petani tegalan di Desa Ayamputih.
Sawah tadah hujan seluas 2.000 meter persegi yang digarapnya sudah dipanen akhir Februari lalu. Sepanjang bulan Maret, dia mengolah kembali sawah dan mempersiapkan penyemaian benih untuk ditanam. Awal April ini, Zuhori mulai menanam benihnya.
Menurut Zuhori, areal persawahan di sejumlah desa di Kebumen bagian selatan seperti Kecamatan Ambal dan Kecamatan Buluspesantren, sering kekeringan ketika musim kemarau dan kebanjiran saat musim hujan.
Untuk itu, dia bersama petani lainnya berpacu mengolah sawah, agar bisa segera ditanami sehingga ketika musim kemarau tiba, tanaman padinya sudah kuat dan tidak lagi membutuhkan banyak air.
Kabul Purwanto (51), petani Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, mengatakan, saat musim kemarau, sawah tegalan miliknya biasanya digunakan menanam palawija, seperti jagung atau kacang hijau. Namun, karena melihat hujan masih terus mengguyur wilayah di pesisir selatan Jateng tersebut, maka dia pun memanfaatkannya untuk menanam padi lagi.
"Hitung-hitungan saya, kalau musim kemarau tiba pertengahan Mei, padi di sawah saya sudah berumur lebih dari 45 hari, sehingga sudah cukup kuat," ujar Kabul.
Sumber Kompas com.

Read More

Pembatasan BBM Tidak Dimulai 1 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc tidak mungkin dilaksanakan pada 1 Mei 2012. Pemerintah masih menyusun rencana tersebut secara matang sehingga dapat diimplementasikan.

Saat ini, ada tiga hal target yang sedang dibahas oleh pemerintah. "Target pertama, masyarakat harus memahami betul (kebijakan pembatasan Premium). Kedua, pemerintah harus siap betul. Ketiga, perlu disosialisasikan. Ide dan pemikiran yang bagus harus bisa diimplementasikan. Kita tidak mau asal menjeplak, terus tidak bisa berjalan. Kita ingin jalan," kata Hatta kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Pemerintah dalam APBN-P 2012 menetapkan kuota konsumsi BBM bersubsidi (premium dan solar) sebesar 40 juta kiloliter. Namun, pada 2011 tercatat konsumsi sudah mencapai 43 juta kiloliter.

Pemerintah menilai, 77 persen dari BBM bersubsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan atas. Kebijakan ini membuat pengguna mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas harus beralih memakai Pertamax atau bahan bakar gas. Berarti, pemilik mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc mengalami kenaikan harga BBM Rp 5.500 per liter. Sebab, harga Pertamax saat ini sekitar Rp 10.000 per liter, sementara harga Premium bersubsidi Rp 4.500 per liter.

Menurut Hatta, salah satu alternatif mekanisme pembatasan adalah dengan menggunakan stiker. Kendati demikian, pemerintah terbuka atas alternatif mekanisme yang lain.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengakui, pengawasan penerapan pembatasan Premium bersubsidi bagi mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas tidak mudah. Untuk itu, pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta kepolisian.

BPH Migas bekerja sama dengan kepolisian akan mengatur Premium bersubsidi dengan menggunakan stiker khusus yang akan dipasang pada mobil yang boleh menggunakan Premium bersubsidi. Stiker akan didesain agar tidak mudah dipalsukan, tak dapat dipindahkan ke mobil lain, dan mudah dikenali petugas stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.(Sumber Kompas Com)

Read More

Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk,  dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.   Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.  Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API.  Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional.  Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta  pengembangan UMKM.

Read More

Presiden Pimpin Rapat Mendengarkan Masukan KEN Soal Ekonomi Nasional

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memimpin rapat terbatas kabinet bidang perekonomian yang diperluas, di Kantor Presiden, Selasa (24/4) pukul 14.00 WIB. Rapat mendengarkan paparan Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang akan menjadi bagian utuh perumusan kebijakan pada tingkat pemerintah. Usai rapat terbatas yang akan berlangsung dua jam ini, akan digelar rapat paripurna kabinet membahas rencana aksi pemerintah terhadap perekonomian nasional.

Beberapa waktu lalu, Presiden SBY telah melakukan pembicaraan dengan Ketua KEN Chairul Tandjung membahas kebjikan yang akan dikembangkan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini, sekaligus menjaga keamanan dari APBN-P 2012 dan keadaan fiskal. "KEN dan KIN (Komite Inovasi Nasional) kita bentuk bukan sebagai pembuat dasar kebijakan, tetapi kedua lembaga penting ini diharapkan bisa menyampaikan rekomendasi atas hasil kajian dan telaah terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian dan inovasi nasional kita," ujar Presiden SBY dalam pengatar sidang.

Tahun ini, lanjut Presiden, perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Untuk itulah pemerintah menggelar dua kali rapat sore ini untuk membahas kebijakan serta langkah pemerintah. "Kebijakan dan langkah ini akan dijalankan pada bulan Mei hingga akhir tahun ini dengan tujuan agar ekonomi kita dapat kita jaga dengan baik, sekaligus APBN dan fiskal kita aman untuk menjaga perekonomian itu," Kepala Negara menjelaskan.

Pernyataan lebih lengkap akan dijelaskan oleh Presiden SBY pada saat mengantarkan rapat paripurna kabinet pukul 16.00 WIB nanti.

Hadir dalam kesempatan ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalhi, Menperin MS Hidayat, Mendag Gita Wirjawan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menhub EE Mangindaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Seskab Dipo Alam, Ketua KEN Chairul Tanjung, dan Ketua KIN Prof Zuhal. Hadir pula sejumlah pengusaha nasional. (dit)

Read More

Pemerintah Tengah Merumuskan Solusi Untuk Menjaga Perekonomian Tetap Sehat

Selasa, 24 April 2012, 16:22:33 WIB

Rapat Paripurna Kabinet

 Jakarta: Selama tiga pekan terakhir sejak 1 April, pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh, termasuk keamanan APBN-P 2012 dan kondisi fiskal. Dengan tidak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), harus ada solusi agar perekonomian tetap sehat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam pengantar rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (24/4) sore. Rapat yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini berlangsung seusai rapat terbatas kabinet yang bermaterikan mendengarkan rekomendasi Komite Ekonomi Nasional mengenai kebijakan ekonomi pasca penetapan APBN-P 2012. Dari berbagai masukan, termasuk dari KEN, pemerintah akan menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan dijalankan mulai Mei mendatang.

"Sebagaimana saudara ketahui, tiga minggu ini, tepatnya sejak tanggal 1 April hingga sekarang, kita terus bekerja untuk menyiapkan Kebijakan dan langkah tindakan guna menjaga perekonomian kita, dalam hal ini menjaga pertumbuhan ekonomi kita, termasuk keamanan dari APBN perubahan tahun 2012," kata Presiden SBY dalam pengantar rapat paripurna kabinet.

Dengan telah ditetapkannya APBNP, lanjut Presiden, harus ada upaya yang sangat serius dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengamankan APBN-P dan keadaan fiskal negara tanpa harus melakukan perubahan kembali.

"Dengan harga BBM yang tidak naik dewasa ini bagaimana pun harus ada opsi dan solusi lain. Kalau tidak ada tindakan-tindakan lain yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, tentu perekonomian kita menuju ke arah yang tidak sehat, dan itu sama-sama tidak kita kehendaki," SBY menegaskan. Dalam sidang ini pemerintah akan membahas hal tersebut dan nantinya akan dijadikan rencana aksi.

Sebelumnya, Presiden mengawali pengantarnya dengan kembali mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, Presiden mengajak yang hadir dalam rapat untuk berdoa sejenak sebelum memulai sidang.

Dalam rapat ini Presiden SBY didampingi Wapres Boediono. Hadir hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. (arc)

Read More